PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, sistem pemidanaan konvensional yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara dinilai belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, berkembang konsep double track system sebagai pendekatan pemidanaan yang menggabungkan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara seimbang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan double track system dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi serta bagaimana kebijakan hukum pidana Islam dalam mendukung penerapan sistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan double track system dalam putusan pengadilan dan mengkaji relevansinya dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa double track system telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Dari perspektif hukum pidana Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip ta‘zir yang memberikan fleksibilitas pemidanaan demi kemaslahatan umum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa double track system merupakan pendekatan pemidanaan yang relevan dan komprehensif dalam penanganan tindak pidana korupsi karena mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.