PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yuridis pelaksanaan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan pembuktian, tekanan penyelesaian perkara, serta belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidik serta peranannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada aspek yuridis normatif terkait kewenangan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik memiliki peran strategis sebagai pintu masuk dalam proses penegakan hukum pidana, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas penyidik, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.