PERAN STRATEGIS PARTAI POLITIK DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR

Abstract

Penelitian ini membahas peran strategis partai politik dalam menegakkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemberhentian anggota DPR di Indonesia. Dalam sistem demokrasi perwakilan, anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat dan seharusnya menjadi wakil aspirasi konstituen. Namun, partai politik memiliki kewenangan internal, termasuk hak recall, yang memungkinkan pemberhentian anggota legislatif tanpa keterlibatan publik, sehingga berpotensi menggeser mandat rakyat ke kepentingan internal partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan studi pustaka untuk menganalisis regulasi terkait pemberhentian anggota legislatif, meninjau praktik yuridis dan politik, serta merumuskan konstruksi ideal kewenangan partai politik yang berbasis kedaulatan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai dalam pemberhentian legislatif dapat mengurangi independensi anggota DPR dan legitimasi demokrasi representatif, namun melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, partai politik dapat menjadi fasilitator partisipasi publik sekaligus penjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Konstruksi ideal kewenangan partai politik seharusnya menyeimbangkan hak internal partai dengan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga demokrasi representatif dapat dijalankan secara optimal.