Implikasi Kedudukan Girik terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih digunakannya girik sebagai dasar penguasaan dan transaksi tanah di masyarakat, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa girik bukan lagi bukti kepemilikan, melainkan hanya alat bukti permulaan yang wajib dikonversi melalui pendaftaran tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam praktik jual beli tanah berbasis girik. Rumusan masalah penelitian ini meliputi kedudukan hukum girik pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, implikasinya terhadap keabsahan jual beli tanah, serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa girik mengalami penurunan fungsi menjadi sekadar petunjuk administratif setelah berakhirnya masa transisi. Jual beli tanah girik dapat dianggap sah secara perdata apabila memenuhi syarat perjanjian, namun tidak sah secara administratif karena tidak dapat dibuatkan Akta Jual Beli dan didaftarkan, sehingga tidak melahirkan hak kepemilikan yang diakui negara. Perlindungan hukum bagi para pihak bersifat terbatas, di mana hukum perdata hanya memberikan perlindungan antar pihak, sedangkan perlindungan penuh hanya diperoleh melalui sertifikasi tanah. Kesimpulannya, penggunaan girik sebagai dasar transaksi tanah memiliki risiko hukum tinggi dan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk segera mendaftarkan tanahnya, serta menghindari transaksi tanpa sertifikat guna mencegah sengketa di kemudian hari.