Dampak Reformasi KUHP Nasional Terhadap Penegakan Tindak Pidana Di Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan fundamental dalam filosofi pemidanaan di Indonesia, yakni transisi dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reformasi KUHP Nasional terhadap harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kutai Timur, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di lapangan. Masalah utama yang diangkat adalah adanya ketidaksinkronan antara norma punitif dalam Perda, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dengan prinsip ultimum remedium yang diusung KUHP Nasional.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUHP Nasional menimbulkan tantangan yuridis berupa risiko redundancy normatif dan ketidakpastian hukum (legal insecurity) akibat disparitas sanksi antara pusat dan daerah. Di lapangan, hal ini memicu dilema bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan diskresi dan keadilan restoratif di tengah regulasi daerah yang masih bersifat kaku dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kewajiban konstitusional untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi vertikal terhadap Perda guna menyesuaikan jenis pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pengawasan. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat integritas sistem peradilan pidana, serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan efektif di tingkat daerah.