Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Rokok Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang Cukai

Abstract

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara serta menghambat efektivitas kebijakan pengendalian hasil tembakau. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, praktik pelanggaran masih terus ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal berdasarkan perspektif Undang-Undang Cukai serta mengkaji penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada setiap pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi rokok ilegal, termasuk produsen, distributor, pengangkut, dan pengecer, sepanjang terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, ketidakkonsistenan pemidanaan, keterbatasan pengungkapan aktor utama, serta perkembangan modus peredaran melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada pemberantasan jaringan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.