PAMONE SEBAGAI NEGOTIATED CUSTOMARY MAHR: OTORITAS ADAT, AGENSI PEREMPUAN, DAN LEGITIMASI HUKUM ISLAM DI RAMPI, INDONESIA

Abstract

Mahar dalam masyarakat Muslim tidak selalu ditentukan semata-mata oleh doktrin hukum Islam, tetapi juga melalui interaksi dengan adat, struktur keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, studi mutakhir masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana otoritas lokal membentuk kadar mahar dan bagaimana praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial sekaligus keagamaan. Penelitian ini menganalisis mekanisme penentuan kadar mahar dalam tradisi Pamone di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, serta menilai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan strategi studi kasus; data diperoleh melalui observasi, wawancara purposif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan normatif. Temuan menunjukkan bahwa Pamone telah bergeser dari standar adat yang relatif kaku menuju mekanisme yang lebih adaptif dan negosiatif. Kadar dan bentuknya dipengaruhi oleh acuan adat, riwayat keluarga, kemampuan ekonomi, musyawarah, dan persetujuan perempuan, sementara kewajiban yang belum terpenuhi tetap dipandang mengikat setelah perkawinan. Artikel ini berargumen bahwa Pamone lebih tepat dipahami sebagai negotiated customary mahr, yakni praktik mahar adat yang memperoleh legitimasi melalui adaptasi sosial dan kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan, kemudahan, hak perempuan, dan pencegahan kemudaratan.