At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam

LANDASAN SOSIOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI SOSIAL DI ERA DIGITAL

2026-09-04T21:07:54+07:00

Era digital telah memicu transformasi sosial mendasar yang membentuk kembali pola komunikasi, otoritas pengetahuan, dan transmisi nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan ini menempatkan pendidikan Islam pada posisi strategis namun kompleks, karena harus mempertahankan fungsi normatifnya sambil menanggapi realitas sosial yang berkembang pesat. Studi ini bertujuan untuk meneliti landasan sosiologis pendidikan Islam dalam menghadapi transformasi sosial di era digital, khususnya dalam kaitannya dengan fungsi transmisi nilai, sosialisasi, integrasi sosial, dan transformasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi buku-buku yang relevan, jurnal nasional terakreditasi, dan sumber-sumber Al-Qur'an, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan interpretasi deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan sosiologis pendidikan Islam tetap sangat relevan di tengah disrupsi digital. Digitalisasi memperluas akses terhadap pengetahuan tetapi juga melemahkan otoritas pendidikan, internalisasi nilai, dan kontrol sosial. Studi ini mengidentifikasi empat respons strategis: memposisikan kembali guru sebagai kurator pengetahuan dan pembimbing moral; mengintegrasikan literasi digital, Islam, dan etika dalam kurikulum; memperkuat sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat; dan mengembangkan tata kelola kelembagaan adaptif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam harus mengadopsi sikap adaptif-kritis untuk menghadapi transformasi digital tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sosiologi pendidikan Islam dan menyediakan kerangka dasar untuk merekonstruksi praktik pendidikan Islam dalam masyarakat digital kontemporer.

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN GURU TERHADAP KINERJA GURU MELALUI KEPUASAN KERJA GURU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SERANG

2026-09-05T21:54:46+07:00

Teacher performance is one of the important factors in determining the quality of primary education, which is influenced by transformational leadership, teacher discipline, and job satisfaction. This study aims to analyze the direct effects of transformational leadership and teacher discipline on job satisfaction and teacher performance, as well as the mediating effect of job satisfaction on the relationship between transformational leadership and teacher discipline and teacher performance in public elementary schools in Serang Regency. This study employed a quantitative approach with a descriptive design. The study population consisted of 5,185 civil servant teachers, with a sample of 372 respondents determined using the Slovin formula with a 5% margin of error and the simple random sampling technique. Data were collected through questionnaires, observations, and documentation and analyzed using SmartPLS 4 through outer model evaluation, inner model evaluation, and hypothesis testing. The results showed that transformational leadership and teacher discipline had positive and significant effects on job satisfaction and teacher performance. Job satisfaction also had a positive and significant effect on teacher performance and mediated the effects of transformational leadership and teacher discipline on teacher performance. Thus, improving teacher performance can be achieved by strengthening transformational leadership and teacher discipline, supported by enhancing job satisfaction.

ANALISIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: TANTANGAN, STRATEGI, DAN PROSPEK DI ERA KONTEMPORER

2026-09-04T21:40:22+07:00

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan peradaban bangsa. Namun demikian, dalam perjalanannya pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan kompleks yang meliputi krisis nilai, ketidakjelasan tujuan pendidikan, ketidakserasian kurikulum, dan kesenjangan kualitas sumber daya manusia yang perlu segera diatasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan dinamika pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dari perspektif historis, konseptual, dan kontemporer, serta merumuskan strategi pengembangan yang relevan dan aplikatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana berbagai sumber tertulis berupa buku, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan dianalisis secara sistematis melalui teknik analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam memerlukan pendekatan holistik yang mencakup: inovasi kurikulum berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits, peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan, integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan karakter Islami kepada peserta didik agar mampu menjawab tantangan zaman. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan komprehensif, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih efektif, responsif, dan berkontribusi nyata dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045

PENGGABUNGAN GUGATAN PELANGGARAN DAN PEMBATALAN MEREK DALAM BERACARA PERDATA

2026-07-29T18:19:55+07:00

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang merupakan sebagai tanda pengenal terhadap barang dan jasa lainnya yang sejenis, upaya perlindungan terhadap merek termuat dalam undnag-undang no 20 tahun 2016, sengketa yang sering terjadi dalam gugatan merek ialah pelanggaran merek dan pembatalan merek yang serupa. Pada sengketa merek NICE dan MICE merupakan salah satu sengketa yang terjadi, bahwa merek NICE telah menngabungkan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek dibuat dalam satu surat gugatan yang sama. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara menganalisa melalui teori hukum yang sering terjadi pada masalah yang akan dibahas dalam artikel ini serta mengkaji dari pelaksanan regulasi yang berlaku, penelitian ini mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Kepastian hukum penggabungan gugatan pelanngaran merek dan pembatalan merek tidak dapat dibuat dalam satu gugatan yang sama karena pada pelanggaran merek dan pembatalan merek diatur dalam dua aturan yang berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula, sedangkan pada kewenangan dan tanggungjawab dari Direktoriat Jendaral Hak Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran merek dengan adanya merek yang serupa dan identik merupakan tindakan yang menyalahi aturan yang diatur dalam undang undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

LANDASAN KULTURAL PENDIDIKAN ISLAM

2026-10-06T21:48:17+07:00

Islamic education is not merely oriented toward the mastery of religious knowledge, it also plays a role in shaping learners capable of internalizing Islamic values within their social and cultural lives. However, the implementation of Islamic education tends to remain normative and formal, often failing to accommodate local cultural contexts, consequently Islamic values have not yet fully connected with the lived realities among learners. This study endeavors to analyze definition and cultural characteristics, the significance of the cultural foundation of Islamic education, the concept of culture from an Islamic perspective, and the implications for fostering the ongoing progress of Islamic education within Indonesia. The study employs a library research methodology, gathering data through the review of books, journal articles, theses, and other relevant sources. The analytical process involved synthesizing the information through data reduction, data display, and drawing conclusions. The findings reveal that culture constitutes a system of values, norms, knowledge, language, traditions, together with core habits that function as learned, collective, transmissible, dynamic, and symbolic. From an Islamic perspective, culture must be grounded in tawhid (monotheism), akhlaq (ethics/morality), humanity, and the principle of critical selection regarding local culture. The cultural foundation of Islamic education has implications for the development of curricula based on local wisdom, contextual learning methods, character building, and the strengthening of multicultural Islamic education. Thus, incorporating Islamic beliefs into the framework of local culture can render Islamic education more relevant, inclusive, along with adaptive, while fostering learners who are both religious and respectful of diversity.

PAMONE SEBAGAI NEGOTIATED CUSTOMARY MAHR: OTORITAS ADAT, AGENSI PEREMPUAN, DAN LEGITIMASI HUKUM ISLAM DI RAMPI, INDONESIA

2026-10-16T21:50:03+07:00

Mahar dalam masyarakat Muslim tidak selalu ditentukan semata-mata oleh doktrin hukum Islam, tetapi juga melalui interaksi dengan adat, struktur keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, studi mutakhir masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana otoritas lokal membentuk kadar mahar dan bagaimana praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial sekaligus keagamaan. Penelitian ini menganalisis mekanisme penentuan kadar mahar dalam tradisi Pamone di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, serta menilai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan strategi studi kasus; data diperoleh melalui observasi, wawancara purposif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan normatif. Temuan menunjukkan bahwa Pamone telah bergeser dari standar adat yang relatif kaku menuju mekanisme yang lebih adaptif dan negosiatif. Kadar dan bentuknya dipengaruhi oleh acuan adat, riwayat keluarga, kemampuan ekonomi, musyawarah, dan persetujuan perempuan, sementara kewajiban yang belum terpenuhi tetap dipandang mengikat setelah perkawinan. Artikel ini berargumen bahwa Pamone lebih tepat dipahami sebagai negotiated customary mahr, yakni praktik mahar adat yang memperoleh legitimasi melalui adaptasi sosial dan kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan, kemudahan, hak perempuan, dan pencegahan kemudaratan.