Kepatuhan Klinik Kecantikan Terhadap Regulasi dan Implikasinya bagi Perlindungan Konsumen

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kepatuhan operasional klinik kecantikan terhadap kerangka regulasi hukum dan implikasi langsungnya terhadap pelindungan konsumen, dengan menyoroti konteks empiris di Kota Samarinda. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi doktrinal terhadap regulasi positif seperti Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara norma tertulis (das sollen) dan praktik operasional di lapangan (das sein). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kepatuhan administratif dan klinis yang meliputi legalitas perizinan, standardisasi kompetensi tenaga medis, pemakaian instrumen bersertifikasi, serta implementasi transparansi informed consent merupakan parameter fundamental yang berkorelasi linear dengan mitigasi malapraktik dan pemenuhan hak-hak keselamatan pasien. Sebaliknya, defisit kepatuhan memunculkan kerentanan multidimensi yang bermuara pada kerugian fisik, finansial, dan sengketa medis. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan konsumen yang esensial tidak sekadar bergantung pada ketersediaan regulasi, melainkan menuntut sinergitas resiprokal yang melibatkan pengawasan proaktif dari instansi berwenang (Dinas Kesehatan dan BPOM), komitmen manajemen risiko oleh pelaku usaha, serta eskalasi literasi hukum masyarakat guna mewujudkan ekosistem industri estetika medis yang profesional, etis, dan berkelanjutan.